Logo MUC

View Archives Taxation »

OTORITAS PAJAK KEJAR WP YANG BATAL REPATRIASI

Date : 10 April 2017

Hingga batas akhir program amnesty pajak pada 31 Maret 2017, nilai realisasi repatriasi hanya Rp121 triliun dari total komitmen wajib pajak yang sebesar Rp147 triliun. Artinya, ada sekitar Rp 27 triliun aset yang dijanjikan masuk ke Indonesia hingga kini belum terealisasi. 

More...


LAPORAN KEUANGAN AUDITED JADI BASIS PEMAJAKAN GOOGLE

Date : 10 April 2017

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali melakukan pertemuan dengan perwakilan Google guna mencari solusi dari permasalahan sengketa pajak. Dari pertemuan tersebut, DJP mendapakan laporan keuangan Google yang telah diaudit sebagai dasar pengenaan pajak perusahaan raksasa digital tersebut di Indonesia.

More...


DJP TOLERANSI KETERLAMBATAN LAPOR SPT PPH ORANG PRIBADI HINGGA 21 APRIL 2017

Date : 03 April 2017

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan toleransi keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tahun 2016 bagi wajib pajak orang pribadi hingga paling lambat 21 April 2017. Sesuai ketentuan, WP orang pribadi wajib melaporkan SPT PPh paling lambat 31 Maret setiap tahunnya, namun dengan toleransi tersebut maka keterlambatan 21 hari setelah batas akhir dikecualikan dari denda administrasi.  

More...


PROSEDUR PEMERIKSAAN PASCA TAX AMNESTY DIPERKETAT

Date : 03 April 2017

Pemerintah akan mengubah Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan wajib pajak oleh fiskus setelah berakhirnya program tax amnesty. Tujuannya, untuk memperbaiki kepatuhan wajib pajak (WP) dan memastikan proses bisnis pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan. 

More...


TAX AMNESTY USAI, 965 RIBU WP DAPAT AMPUNAN

Date : 03 April 2017

Program tax amnesty resmi ditutup pada 31 Maret 2017. Dengan demikian, tidak ada ruang ampunan bagi Wajib Pajak (WP) yang tidak berpartisipasi atas masalah perpajakan di masa lalu.

More...


DJP SEGERA RILIS NPWP MULTIFUNGSI

Date : 27 Maret 2017

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan segera mengeluarkan terobosan, dengan mengeluarkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) multifungsi

More...


DJP SOSIALISASI ATURAN DOKUMEN TRANSFER PRICING DI JEPANG

Date : 27 Maret 2017

Setelah Inggris, Direktorat Jenderal Pajak kini menjalin kerjasama dengan otoritas pajak Jepang. Dalam kunjungannya pekan lalu, Selasa (21/3) ke Negeri Sakura itu, Drektur Jenderal pajak Ken Dwijugiasetiadi bertemu dengan otoritas pajak Jepang, National Tax Agency (NTA).

More...


JELANG AEOI, MENKEU PERTEGAS ATURAN MAIN PERTUKARAN INFORMASI WAJIB PAJAK

Date : 14 Maret 2017

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional menjelang diberlakukannya kesepakatan keterbukaan informasi jasa keuangan dan pajak (Automatic Exchange of Information/AEoI) mulai tahun depan.

More...


PENYEDIA LAYANAN DIGITAL JADI BURUAN, OTORITAS PAJAK TERBITKAN SURAT EDARAN

Date : 14 Maret 2017

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwi Jugiasetiadi menegaskan Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas perusahaan penyedia layanan aplikasi dan konten melalui internet, yang berstatus subjek pajak luar negeri (SPLN). Hal tersebut, tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE-04/PJ/2017 tentang penentuan BUT bagi subjek pajak luar negeri yang menyediakan layanan over the top (OTT).

More...


DJP PELAJARI TREN PENGALIHAN PPH 21 KE PPH 25

Date : 14 Maret 2017

Meningkatnya kegiatan bisnis online ternyata berpengaruh terhadap kondisi perpajakan. Kegiatan bisnis online telah meningkatkan jumlah pembayar Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25. 

More...