Logo MUC

Download
TAX Blitz: Edisi Februari 2017

Date : 20 Maret 2017

Tax Blitz Edisi Februari 2017 membahas tentang perubahan aturan kepabeanan diantaranya mengenai penambahan layer dan perubahan dasar pengenaan bea keluar untuk mineral logam, penyederhanaan kode HS, dan kenaikan bea masuk.

Unduh penjelasan lengkapnya dalam format Pdf:

MUC Tax Blitz versi Bahasa Indonesia:
http://mucglobal.com/sharefile/MUCTaxBlitz_2_Indonesia.pdf

MUC Tax Blitz versi Bahasa Inggris (English):
http://mucglobal.com/sharefile/MUCTaxBlitz_2_English.pdf

Download


TAXGuide: Edisi Februari 2017

Date : 22 Februari 2017

TAXGuide Edisi Februari membahas hal-hal sebagai berikut:
1. DJP Tak akan Berbaik Hati Pasca Tax Amnesty
2. Dokumentasi Transfer Pricing Uji Transparansi Korporasi
3. Waktu Lapor SPT Tiba
4. Buku Tarif Kepabeanan Direvisi, Tarif Bea Masuk Naik jadi 10%

Download


TAXGuide: February 2017 Edition

Date : 22 Februari 2017

TAXGuide February 2017 Edition will discuss about:

1. DGT: Won't Go Easy after Tax Amnesty
2. Transfer Pricing Documentation Tests Corporates' Transparency
3. Time for ITR Reporting, Time to Check All These
4. Customs Tariff Book Revised, Import Duty Tariff Soared to 10%

Download


Indonesia Officially Adopts the CBC Report, TP Document Is a Must for Business Groups

Date : 23 Januari 2017

Starting Fiscal Year 2016, Indonesian government obliges companies conducting related party transactions, both inland and overseas, to prepare and submit a new concept Transfer Pricing (TP) Document to the Directorate General of Taxes.

Download


CBC Report Resmi Diadopsi, Grup Usaha Wajib Laporkan Dokumen Transfer Pricing

Date : 23 Januari 2017

Mulai tahun pajak 2016, pemerintah mewajibkan perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk menyusun dan menyerahkan Dokumen Penetapan Harga Transfer ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menggunakan format baru.

Download


Voluntary Declaration

Date : 15 Agustus 2016

PMK Nomor 67/PMK.04/2016 tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk. Deklarasi inisiatif adalah pemberitahuan importir dalam PIB dalam rangka memberitahukan dan memperkirakan Harga Futures, Royalti, dan/atau Proceeds yang harus ditambahkan pada nilai transaksi yang belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan PIB.

Download


Customs Main Partner (MITA)

Date : 15 Agustus 2016

Pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan. Mitra Utama Kepabeanan yang selanjutnya disebut MITA Kepabeanan adalah importir dan/atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan.

Download


Authorized Economic Operator (AEO)

Date : 15 Agustus 2016

Pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 227/PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator). AEO adalah Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai sehingga mendapat perlakuan kepabeanan tertentu. Operator Ekonomi tersebut adalah Importir, Eksportir, PPJK, Pengangkut, Pengusaha TPS, Pengusaha TPB, dan/atau pihak lain yang terkait pergerakan barang dalam fungsi rantai pasokan global.

Download


Getting the Deal Through Transfer Pricing 2016

Date : 05 November 2015

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Getting the Deal Through: Transfer Pricing 2016, (published in September 2015; contributing editor: Jason M Osborn, Mayer Brown LLP) For further information please visit http://www.gettingthedealthrough.com.

Download


PMK 169/2015: Clarity on Debt to Equity Ratio for Tax Purposes

Date : 12 Oktober 2015

Finally the Government made affirmation on debt to equity ratio (DER) for Income Tax calculation through the Minister of Finance (MoF) Regulation No.169/PMK.010/2015 on 9 September 2015 (PMK 169/2015). According to PMK 169/2015, the acceptable debt to equity ratio is 4:1.

Download


Daftar Jasa Lain Sebagai Objek PPh Pasal 23: Semakin Panjang

Date : 25 Agustus 2015

Efektif 30 (tiga puluh) hari sejak 24 Juli 2015, yaitu kurang lebih mulai 23 Agustus 2015, semakin banyak jasa yang wajib dikenai pemotongan PPh Pasal 23. Dapat dikatakan demikian karena jenis jasa lain yang menjadi Objek PPh Pasal 23 ditetapkan bertambah banyak, seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.03/2015.

Download


MUC Tax Blitz December

Date : 23 Desember 2013

Tax Blitz December

Download


MUC Tax Blitz April

Date : 25 September 2013

MUC Tax Blitz April

Download