Setelah Panama Papers, International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) kembali membongkar dugaan skandal pajak yang melibatkan para pesohor dunia. Berbekal bocoran 11,9 juta dokumen rahasia 14 agen perusahaan cangkang, ICIJ mengungkap dugaan skandal pajak terbesar di berbagai penjuru dunia dengan tajuk "Pandora Papers".
ICIJ menjelaskan bahwa investigasi Pandora Papers merupakan kolaborasi dan hasil kerja lebih dari 600 wartawan di 117 negara.
Nama-nama tokoh pemimpin dunia satu per satu muncul dalam dokumen investasi perusahaan-perusahaan cangkang di sejumlah pusat skandal surga pajak global (tax haven). Sekitar 330 nama politisi di lebih dari 200 negara dan yurisdiksi terekspos catatan investasinya melalui perusahaan cangkang.
Mulai dari Raja Yordania, Abdullah II; Perdana Menteri Ceko, Andrej Babis; mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair; Presiden Kenya, Uhuru Kenyatta; Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan; hingga menyeret nama Presiden Rusia, Vladimir Putin.
Baca juga: Deretan Nama Politisi Dunia di Dokumen Investasi Rahasia Paradise Papers
Raja Yordania, Abullah II dilaporkan menimbun properti senilai US$100 juta yang tersebar mulai dari Malibu, California, hingga Washington dan London. Aset-aset tersebut dikelola oleh jaringan perusahaan investasi di negara surga pajak.
Sedangkan Perdana Menteri Ceko, Andrej Babis disebut tak melaporkan perusahaan investasi di surga pajak yang digunakan untuk membeli kastil senilai US$22 juta di Prancis.
Sementara itu, mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair diduga menghindari pembayaran pajak properti bernilai jutaan pound sterling di London. Aset tersebut dibeli melalui perusahaan cangkang di tax haven.
Modus senada juga terendus dari investasi diam-diam Presiden Kenya, Uhuru Kenyatta dan keluarganya melalui jaringan perusahaan cangkang di surga pajak.
Nama-nama orang dekat Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, mulai dari menteri hingga keluarganya, juga disebut secara diam-diam memiliki perusahaan di surga pajak.
Nama Presiden Rusia, Vladimir Putin secara tidak langsung juga terseret dalam "tsunami" Pandora Papers. Ia dikaitkan dengan sebuah aset rahasia di Monako, yang dikabarkan rumah milik seorang perempuan Rusia yang memiliki hubungan gelap dengan Putin.
Sampai hari ini (10/4/2021), situs resmi ICIJ belum merilis laporan skandal pajak yang melibatkan para pesohor dari Indonesia. Namun, Majalah Tempo sudah menyebut dua nama menteri Kabinet Indonesia Maju yang memiliki perusahaan cangkang di negara suaka pajak.
Adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang namanya tercantum dalam dokumen "Pandora Papers".
Majalah Tempo menegaskan pendirian perusahaan di negara pajak belum tentu mengindikasikan pelanggaran. Namun hal ini dapat digunakan untuk menghindari pajak dalam bisnis yang sah, yang berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak.(AGS)
