Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 96/PJ/2009

05 Oktober 2009

Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun rasio total benchmarking. Rasio total benchmarking tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1.	Rasio Total Benchmarking memiliki karakteristik sebagai berikut : Rasio Total Benchmarking disusun berdasarkan kelompok usaha; Benchmarking dilakukan atas rasio-rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan input-input perusahaan; Ada keterkaitan antar rasio benchmark; Fokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
2.	Total benchmarking hanya merupakan suatu alat bantu (supporting tools) yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membina wajib pajak dan menilai kepatuhan perpajakannya serta tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak.
3.	Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada benchmark, tidak selalu berarti bahwa wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Perlu diagnosa lebih mendalam untuk dapat menentukan apakah wajib pajak tersebut benar-benar tidak patuh atau terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan wajib pajak memiliki kinerja yang berbeda dengan benchmark.
4.	Rasio-rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan input-input perusahaan yang dilakukan benchmarking terdiri dari : Gross Profit Margin (GPM), yaitu rasio antara laba kotor terhadap penjualan; Operating Profit Margin (OPM), yaitu rasio antara laba bersih dari operasi terhadap penjualan; Pretax Profit Margin (PPM), yaitu rasio antara laba bersih sebelum dikenakan pajak penghasilan terhadap penjualan; Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR), yaitu rasio antara pajak penghasilan terutang terhadap penjualan; Net Profit Margin (NPM), yaitu rasio antara laba bersih setelah pajak penghasilan terhadap penjualan; Dividend Payout Ratio (DPR), yaitu rasio antara jumlah dividen tunai yang dibayarkan terhadap laba bersih setelah pajak; Rasio PPN Masukan, yaitu rasio antara jumlah PPN Masukan yang dikreditkan dalam satu tahun pajak terhadap Penjualan, tidak termasuk pajak masukan yang dikreditkan dari transaksi antar cabang; Rasio biaya gaji terhadap penjualan; Rasio biaya bunga terhadap penjualan; Rasio biaya sewa terhadap penjualan; Rasio biaya penyusutan terhadap penjualan; Rasio “input antara” lainnya terhadap penjualan; Rasio penghasilan luar usaha terhadap penjualan; dan Rasio biaya luar usaha terhadap penjualan.
5.	Nilai rasio-rasio benchmark ditetapkan untuk masing-masing kelompok usaha berdasarkan 5 (lima) digit kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak. Klasifikasi Lapangan Usaha dimaksud adalah KLU sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-34/PJ/2003 tanggal 14 Februari 2003.
6.	Penetapan rasio benchmark menggunakan data perpajakan tahun 2005 s.d. 2007.
7.	Penetapan rasio-rasio benchmark untuk keseluruhan kelompok usaha dilakukan secara bertahap, dan pada tahap awal kelompok usaha yang telah selesai dilakukan penghitungan rasio-rasio benchmark sebanyak 20 (dua puluh) KLU sebagaimana tercantum dalam lampiran I surat edaran ini.
8.	Untuk lebih memudahkan dalam penggunaan dan pemanfaatannya, nilai rasio-rasio benchmark akan dimuat dalam Aplikasi Profile Wajib Pajak Berbasis Web (Approweb).
9.	Segera setelah nilai-nilai rasio benchmark termuat dalam Approweb, para Account Representative agar memanfaatkannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya.
10.	Dalam hal nilai-nilai rasio benchmark belum dapat dimuat dalam Approweb, para Account Representative agar memanfaatkannya secara manual.
11.	Panduan pemanfaatan rasio-rasio benchmark adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II surat edaran ini.
12.	Tindak lanjut hasil pemanfaatan Total Benchmarking yang berupa himbauan, konseling, atau pemeriksaan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-170/PJ/2007.
13.	Mengingat penggunaan rasio total benchmarking baru tahap awal, diminta bantuan saudara untuk memberikan masukan berdasarkan pelaksanaan di lapangan dalam rangka penyempurnaan metode ini. Masukan Saudara agar dikirimkan kepada Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Transformasi Proses Bisnis.
14.	Memerintahkan kepada para Kepala Kantor Wilayah DJP agar memantau pelaksanaan pemanfaatan Total Benchmarking oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Oktober 2009
Direktur Jenderal,

ttd.

Mochamad Tjiptardjo
NIP 060044911


Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak.
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.