2012

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-26/PJ/2012 tentang Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 01/PJ.01/2012

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Akuntablilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012, dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 87/PJ/2012

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-27/PJ/2012 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 10/PJ/2012

Pelayanan Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh)

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2012

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 281/KM.1/2012

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan 11 Maret 2012

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2012

Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong Wilayah Administratif Khusus Republik Rakyat China untuk Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda & Pencegahan Pengelakan Penghindaran Pajak yang Berkenaan dengan Pajak Atas Penghasilan

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2012

Pengesahan Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the republic of Zimbabwe for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital Gains (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Zimbabwe untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak Atas Penghasilan dan Atas Keuntungan Pemindahtanganan Harta)

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 08/PJ/2012

Pedoman Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 07/PJ/2012

Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2012

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 09/PJ/2012

Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012

Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2012

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kroasia tentang Penghindaran Pajak Berganda yang Berkenaan dengan Pajak Atas Penghasilan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 202/KM.1/2012

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 06/PJ/2012

Tata Cara Penatausahaan, Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan dengan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dari dan/atau ke Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2012

Pengesahan Agreement Between the Governement of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income ( Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Berdaulat Papua Nugini untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak Atas Penghasilan)

Regulation