Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 51/PJ/2015

              
 

A.	Umum  Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KMK.01/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010 Tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan, maka perlu disusun petunjuk pelaporan, monitoring, dan evaluasi kinerja layanan unggulan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
B.	Maksud dan Tujuan 1. Maksud  Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka pelaporan kinerja layanan unggulan DJP dan bagi Kantor Wilayah DJP dalam rangka monitoring kinerja layanan unggulan DJP. 2. Tujuan  Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan untuk memberikan kepastian, keseragaman, dan tertib administrasi pelaporan, monitoring, dan evaluasi kinerja layanan unggulan DJP.
C.	Ruang Lingkup  Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini meliputi prosedur pelaporan, monitoring, dan evaluasi kinerja layanan unggulan DJP.
D.	Dasar Hukum  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1554/KM.1/2011 tentang Uraian Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010 Tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KMK.01/2015;
E.	Materi  Layanan unggulan DJP adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. Indikator Kinerja Layanan adalah nilai yang digunakan untuk mengukur kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam menyelesaikan layanan unggulan DJP sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Target Indikator Kinerja Layanan yang harus dicapai oleh KPP adalah 100%. Prosedur pelaporan kinerja layanan unggulan DJP oleh KPP diatur dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. Prosedur monitoring dan evaluasi kinerja layanan unggulan DJP diatur dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
F.	Lain-lain  Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-97/PJ/2010 tentang Petunjuk Pengukuran, Pelaporan, dan Monitoring Kinerja Layanan Unggulan Direktorat Jenderal Pajak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. 
           



         
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Juli 2015 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

ttd. 

SIGIT PRIADI PRAMUDITO 
NIP 195909171987091001 
          
                           
Tembusan:                   

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;                   
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.