G-20: Pemulihan perbankan rentan

Usulan pengenaan pajak Tobin berkembang

SAINT ANDREW, Skotlandia, G-20 mengingatkan kepada perbankan besar di dunia agar tetap waspada akan kemungkinan krisis lanjutan, kendati telah keluar dari program bantuan pemerintah.

Dewan Stabilitas Keuangan (Financial Stability Board/FSB) menekankan perlunya kewaspadaan mengingat optimisme perbankan yang terlalu berlebihan. Sikap optimisme berlebihan itu diketahui dari penilaian internal terhadap 20 bank terbesar dunia atas permintaan dewan.

FSB adalah kelompok regulator yang ditugaskan para pemimpin 19 negara maju dan berkembang ditambah Uni Eropa (G-20) untuk menyusun ulang peraturan keuangan internasional. FSB melaporkan hasil kerjanya kepada menteri keuangan G-20.

"Sejumlah perbankan masih bergantung kepada bantuan pemerintah dan tidak mampu melepaskan diri dari dukungan dana publik," ujar Chairperson FSB Mario Draghi seusai pertemuan G-20, kemarin.

FSB tidak menyebutkan nama perbankan yang diminta melakukan penilaian internal itu. Draghi menambahkan sejumlah dukungan hukum kemungkinan terus berkembang untuk model usaha yang tidak berkesinambungan.

Pemerintah membelanjakan dana talangan kepada perbankan lebih dari US$500 miliar pada tahun lalu untuk menopang sistem keuangan di tengah resesi terburuk sejak Depresi Besar.

Draghi mengemukakan perbankan yang telah menerima dukungan pemerintah selama krisis seharusnya hanya diizinkan keluar dari program darurat jika kondisi keuangan mereka sudah cukup kuat bertahan dari kemungkinan krisis selanjutnya.

"Sejumlah perusahaan mengindikasikan telah sepenuhnya kuat, sebagian besar dudukung rekomendasi, tetapi anggota Kelompok Pengawas Senior menemukan rekomendasi ini terlalu positif secara agregat," tulis FSB.

Komitmen manajemen yang lebih kuat untuk mengendalikan risiko akan sangat diperlukan untuk menutupi kesenjangan ini. FSB juga meminta agar para menteri keuangan mewaspadai bank yang keluar dari program darurat terlalu cepat.

Dengan perbaikan kondisi pasar, perbankan, mulai dari Goldman Sachs Inc hingga BNP Paribas SA, telah melepaskan program dukungan pemerintah guna menghindari aturan pembayaran yang lebih ketat dan tuntutan pencairan pinjaman dari pemerintah.

"Pihak yang berwenang kemungkinan perlu menunda sejumlah bank keluar dari program darurat guna menjaga kebebasan bertindak yang dapat menyebabkan krisis memburuk."

Pajak Tobin

Di sisi lain, para anggota G-20 terpecah sikap mengenai urgensi pemberlakuan pajak atas perdagangan keuangan demi meminimalkan risiko krisis. Langkah ini merupakan bagian dari perluasan strategi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi global dengan risiko yang kecil.

Perdana Menteri Inggris Gordon Brown mengatakan pungutan pajak Tobin dapat mencegah pengambilan risiko yang berlebihan dan mendanai penyelamatan bank pada masa mendatang. Dia merespons perdebatan yang dimulai oleh Prancis.

Akan tetapi, Menkeu AS Timothy Geithner mengemukakan kelompok itu tidak mempersiapkan dukungan atas spekulasi perubahan pajak.

Perselisihan skema pajak Tobin ini memperlihatkan sikap G-20 melawan krisis keuangan terpecah sejak kelompok itu fokus terhadap seberapa jauh upaya itu dapat mengendalikan sistem perbankan.

James Tobin (1918-2002) adalah ekonom AS yang dikenal atas usul pengenaan pajak pada transaksi valuta asing atau kerap disebut sebagai pajak Tobin.

Bisnis Indonesia